 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres |
Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempertegas arah kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM, memperluas perlindungan sosial, serta mempercepat pengentasan kemiskinan nasional. Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas ekonomi nasional ke depan akan bertumpu pada penguatan usaha kecil dan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai pertemuan bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.Pemerintah disebut tidak hanya fokus pada bantuan administratif, tetapi juga mulai mengoptimalkan aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pemasaran produk UMKM. Skema tersebut meliputi penyediaan ruang display produk, festival UMKM, hingga pemanfaatan aset kementerian dan BUMN sebagai pusat promosi ekonomi rakyat.
Langkah ini dinilai strategis di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat yang masih fluktuatif. Dengan membuka akses pasar lebih luas, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.
Muhaimin juga mengungkapkan pemerintah mengusulkan tambahan anggaran khusus bagi kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembang UMKM kita,” katanya.Selain dukungan anggaran, pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang lebih mudah dijangkau pelaku usaha kecil dan menengah.
Dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp508,2 triliun melalui berbagai program bantuan sosial, mulai dari bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Muhaimin, pemerintah kini menekankan pentingnya ketepatan sasaran bantuan agar subsidi tidak lagi salah distribusi. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran program bantuan.
Kebijakan integrasi data tersebut menjadi bagian dari reformasi sosial nasional agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat prioritas.
Pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas percepatan pengentasan kemiskinan. Fokus utama program ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
Target tersebut menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial antardaerah.
Pengamat ekonomi menilai strategi penguatan UMKM yang dipadukan dengan validasi data bantuan sosial dapat meningkatkan efektivitas belanja negara sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
Di sejumlah wilayah, termasuk sentra UMKM di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Barat, pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan akses pasar digital, modal usaha, dan biaya distribusi. Karena itu, kebijakan pemerintah membuka ruang promosi berbasis aset negara dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha.
Kebijakan Presiden Prabowo ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan perlambatan global.
Dengan menggabungkan strategi bantuan sosial tepat sasaran dan penguatan UMKM, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat rentan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi produktif.
Program tersebut sekaligus menjadi ujian efektivitas koordinasi lintas kementerian dalam mewujudkan target kemiskinan ekstrem nol persen yang selama ini menjadi tantangan besar pembangunan nasional.(Ac)
Kebijakan Presiden Prabowo ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan perlambatan global.
Dengan menggabungkan strategi bantuan sosial tepat sasaran dan penguatan UMKM, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat rentan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi produktif.
Program tersebut sekaligus menjadi ujian efektivitas koordinasi lintas kementerian dalam mewujudkan target kemiskinan ekstrem nol persen yang selama ini menjadi tantangan besar pembangunan nasional.(Ac)
Sumber Resmi
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
