 |
| Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ) Didit Herdiawan Ashaf memberikan keterangannya kepada awak media usai diterima Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026 Foto: BPMI Setpres |
Langkah tersebut mengemuka setelah Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026), guna membahas agenda strategis perlindungan wilayah pesisir dan penguatan pembangunan kewilayahan nasional.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti ancaman serius yang kini dihadapi kawasan Pantura, mulai dari penurunan muka tanah (land subsidence), kenaikan permukaan laut, hingga banjir rob yang terus mengancam kawasan industri dan permukiman warga.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek giant seawall menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan jutaan masyarakat pesisir beserta roda ekonominya.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya,” ujar AHY usai pertemuan di Istana Merdeka.Menurut pemerintah, Pantura saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional karena dipenuhi kawasan industri, pelabuhan, jalur logistik, hingga kawasan ekonomi khusus yang menopang aktivitas perdagangan nasional.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang hanya fokus pada mitigasi bencana, pemerintahan Presiden Prabowo kini mengarahkan giant seawall sebagai proyek pembangunan ekonomi jangka panjang berbasis kawasan pesisir.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyebut pemerintah tengah menyempurnakan master plan pembangunan agar proyek tersebut mampu menarik investasi baru dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta.
“Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” kata Rosan.Ia menambahkan, pemerintah sedang melakukan pengkajian mendalam agar kawasan yang dibangun nantinya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis industri, maritim, logistik, hingga pengembangan kawasan hunian dan perdagangan modern.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BPPOJ, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan pemerintah kini tengah memetakan 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa yang akan menjadi prioritas pengembangan giant seawall.
Menurut Didit, setiap wilayah memiliki tantangan sosial ekonomi dan karakter geografis yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.Sejumlah kawasan yang masuk pembahasan awal antara lain Teluk Jakarta, pesisir Jawa Barat, hingga kawasan Pantura Jawa Tengah yang selama ini rentan terdampak rob dan abrasi.
Data berbagai kajian pemerintah menunjukkan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Pantura mencapai beberapa sentimeter per tahun. Kondisi ini memperparah banjir rob yang rutin terjadi di kawasan pesisir padat penduduk dan industri.
Fenomena tersebut tidak hanya berdampak terhadap permukiman warga, tetapi juga mengganggu distribusi logistik, aktivitas pelabuhan, industri manufaktur, hingga rantai pasok nasional.
Di sejumlah daerah pesisir Jawa Tengah, rob bahkan mulai menggerus lahan produktif warga dan memicu perpindahan penduduk secara perlahan. Karena itu, proyek giant seawall dinilai menjadi salah satu agenda infrastruktur paling krusial dalam pemerintahan Presiden Prabowo.(Ac)
Fenomena tersebut tidak hanya berdampak terhadap permukiman warga, tetapi juga mengganggu distribusi logistik, aktivitas pelabuhan, industri manufaktur, hingga rantai pasok nasional.
Di sejumlah daerah pesisir Jawa Tengah, rob bahkan mulai menggerus lahan produktif warga dan memicu perpindahan penduduk secara perlahan. Karena itu, proyek giant seawall dinilai menjadi salah satu agenda infrastruktur paling krusial dalam pemerintahan Presiden Prabowo.(Ac)
