Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan pada kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 23 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres
Kebumen - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan arah besar pemerintahannya dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menghadiri panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan ancaman krisis pangan dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, terutama dalam sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam nasional.Dalam pidatonya, Presiden menyoroti capaian pemerintah selama 19 bulan terakhir yang dinilai berhasil memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Indonesia kini telah mencapai swasembada untuk sejumlah komoditas strategis.
“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging,” ujar Presiden Prabowo.Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap ancaman krisis pangan, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai distribusi internasional. Pemerintah menilai sektor pangan kini tidak lagi hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pertahanan negara.
Kunjungan Presiden ke kawasan tambak udang modern di Kebumen bukan sekadar agenda seremonial. Kawasan BUBK dinilai menjadi contoh model pengembangan sektor perikanan berbasis kawasan yang diarahkan untuk memperkuat produksi protein nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Model budidaya berbasis kawasan tersebut juga dinilai relevan untuk daerah pesisir lain di Indonesia, termasuk wilayah Jawa Timur seperti Sidoarjo yang selama ini dikenal memiliki potensi besar di sektor tambak dan perikanan budidaya.
Kebijakan penguatan pangan berbasis produksi domestik disebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Selain isu pangan, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini disebut merugikan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan,” tegas Presiden.Presiden juga menyinggung pentingnya penguatan pertahanan nasional agar Indonesia mampu menjaga kekayaan strategisnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” lanjutnya.Pernyataan tersebut memperkuat pesan politik dan ekonomi pemerintah bahwa pengelolaan sumber daya nasional ke depan akan diarahkan pada prinsip kemandirian dan pemerataan manfaat bagi masyarakat luas.
Penguatan sektor pangan dan perikanan dinilai berpotensi memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga stabilitas harga pangan nasional.
Di wilayah pesisir seperti Sidoarjo dan kawasan Pantura Jawa, pengembangan budidaya udang modern juga berpotensi meningkatkan daya saing ekspor sektor perikanan Indonesia.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menunjukkan bahwa udang masih menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan sektor perikanan nasional dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.
Analis ekonomi pangan menilai konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperkuat produksi dalam negeri akan menjadi faktor penting menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Pidato Presiden Prabowo di Kebumen juga dinilai menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah pasca pidato kenegaraan di hadapan MPR RI pada 20 Mei 2026 lalu, terutama terkait isu pengelolaan kekayaan negara dan pemerataan ekonomi.
Presiden menegaskan bahwa kekayaan bangsa harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu.
“Kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir saja,” pungkas Presiden Prabowo.Dengan mengangkat isu pangan, pertahanan, hingga kebocoran kekayaan negara dalam satu panggung nasional, pemerintah berupaya membangun narasi besar tentang kemandirian Indonesia menuju negara yang lebih kuat dan berdaulat.(Ac)
Sumber Resmi
BPMI Sekretariat Presiden
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
BPMI Sekretariat Presiden
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
