Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres
JAKARTA — Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan akan berpijak pada mazhab ekonomi Pancasila yang menempatkan keadilan sosial, pemerataan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama kebijakan negara.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Di tengah tantangan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, hingga ancaman perlambatan industri nasional, pemerintah menilai Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden Prabowo.
Pidato tersebut menjadi sorotan karena menandai arah kebijakan ekonomi nasional yang mencoba menyeimbangkan pertumbuhan investasi dengan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah menegaskan pembangunan tidak boleh terpusat hanya di kota besar atau dinikmati kelompok tertentu.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujar Presiden.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan institusi negara sebagai syarat mutlak menuju negara maju. Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama daya saing sebuah negara.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” tutur Presiden.
Pernyataan tersebut relevan dengan kondisi nasional saat ini, ketika dunia usaha masih menghadapi tantangan kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan iklim investasi daerah. Pemerintah menilai penguatan birokrasi bersih menjadi bagian penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden juga menyinggung peningkatan kesejahteraan aparatur negara, termasuk hakim, sebagai bagian dari strategi memperkuat integritas institusi.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucap Kepala Negara.
Pesan Keras Berantas Korupsi
Di hadapan anggota parlemen, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga agar membersihkan praktik penyimpangan internal. Isu korupsi disebut menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pemerataan pembangunan dan kepercayaan publik.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting di tengah tuntutan publik terhadap transparansi anggaran dan efektivitas belanja negara. Penguatan tata kelola juga menjadi perhatian dunia internasional dalam melihat stabilitas investasi Indonesia.
Koperasi Merah Putih Jadi Mesin Ekonomi Desa
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam pidato Presiden adalah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Program ini diposisikan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kecamatan.
Presiden mengungkapkan, hingga Mei 2026 sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi dan pemerintah menargetkan minimal 20 ribu koperasi aktif pada Agustus mendatang.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Presiden.
Bagi daerah-daerah di Jawa Timur, termasuk kawasan penyangga industri seperti Sidoarjo, Gresik, hingga Mojokerto, penguatan koperasi dinilai dapat membuka akses pembiayaan UMKM sekaligus menjaga daya tahan ekonomi lokal di tengah persaingan pasar digital dan produk impor.
Transisi Energi Jadi Strategi Kurangi Impor BBM
Selain sektor ekonomi rakyat, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun mendatang yang dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik,” ungkap Presiden.
Strategi tersebut dinilai penting karena impor BBM masih menjadi tekanan terhadap devisa negara. Pemerintah berharap percepatan energi domestik dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menciptakan industri baru berbasis energi hijau.
Pidato Presiden Prabowo memperlihatkan tiga fokus utama pemerintah pada 2026, yakni pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi, dan kemandirian energi nasional.
Secara politik, narasi ekonomi Pancasila menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara investasi besar dan ekonomi rakyat. Ini penting di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat.
Di sisi ekonomi, target puluhan ribu koperasi menunjukkan pemerintah mulai mendorong model distribusi ekonomi berbasis komunitas. Jika terealisasi, program ini berpotensi memperkuat UMKM daerah dan memperluas lapangan kerja informal.
Sementara pada sektor energi, proyek tenaga surya dan kendaraan listrik diprediksi menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menghadapi krisis energi global sekaligus transisi menuju ekonomi hijau.
Kombinasi ketiga agenda tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membangun model pertumbuhan yang tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pada penguatan ekonomi domestik dan ketahanan nasional.(Ac)
Di hadapan anggota parlemen, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga agar membersihkan praktik penyimpangan internal. Isu korupsi disebut menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pemerataan pembangunan dan kepercayaan publik.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting di tengah tuntutan publik terhadap transparansi anggaran dan efektivitas belanja negara. Penguatan tata kelola juga menjadi perhatian dunia internasional dalam melihat stabilitas investasi Indonesia.
Koperasi Merah Putih Jadi Mesin Ekonomi Desa
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam pidato Presiden adalah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Program ini diposisikan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kecamatan.
Presiden mengungkapkan, hingga Mei 2026 sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi dan pemerintah menargetkan minimal 20 ribu koperasi aktif pada Agustus mendatang.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Presiden.
Bagi daerah-daerah di Jawa Timur, termasuk kawasan penyangga industri seperti Sidoarjo, Gresik, hingga Mojokerto, penguatan koperasi dinilai dapat membuka akses pembiayaan UMKM sekaligus menjaga daya tahan ekonomi lokal di tengah persaingan pasar digital dan produk impor.
Transisi Energi Jadi Strategi Kurangi Impor BBM
Selain sektor ekonomi rakyat, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun mendatang yang dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik,” ungkap Presiden.
Strategi tersebut dinilai penting karena impor BBM masih menjadi tekanan terhadap devisa negara. Pemerintah berharap percepatan energi domestik dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menciptakan industri baru berbasis energi hijau.
Pidato Presiden Prabowo memperlihatkan tiga fokus utama pemerintah pada 2026, yakni pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi, dan kemandirian energi nasional.
Secara politik, narasi ekonomi Pancasila menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara investasi besar dan ekonomi rakyat. Ini penting di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat.
Di sisi ekonomi, target puluhan ribu koperasi menunjukkan pemerintah mulai mendorong model distribusi ekonomi berbasis komunitas. Jika terealisasi, program ini berpotensi memperkuat UMKM daerah dan memperluas lapangan kerja informal.
Sementara pada sektor energi, proyek tenaga surya dan kendaraan listrik diprediksi menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menghadapi krisis energi global sekaligus transisi menuju ekonomi hijau.
Kombinasi ketiga agenda tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membangun model pertumbuhan yang tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pada penguatan ekonomi domestik dan ketahanan nasional.(Ac)
Sumber Resmi:
Sekretariat Presiden Republik Indonesia
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Sekretariat Presiden Republik Indonesia
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
