 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres |
Pidato Presiden Prabowo dinilai menjadi salah satu sinyal politik dan ekonomi paling kuat pada tahun 2026 karena menyentuh persoalan mendasar: kekayaan Indonesia yang besar, tetapi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo: Indonesia Kaya, Tapi Sistem Ekonomi Harus Dibenahi
Di hadapan anggota DPR, pimpinan partai politik, menteri kabinet, hingga tokoh nasional, Presiden Prabowo menyebut Indonesia memiliki seluruh syarat menjadi negara maju. Posisi strategis jalur perdagangan dunia, bonus demografi, serta kekayaan sumber daya alam disebut sebagai modal besar yang belum dikelola optimal.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden Prabowo.
Namun, Presiden menilai kekuatan tersebut justru dibayangi berbagai persoalan struktural yang selama bertahun-tahun menggerus pendapatan negara.
Ia secara terbuka menyoroti praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan sumber daya yang disebut menyebabkan kebocoran ekonomi nasional dalam jumlah besar.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Kedaulatan Laut Jadi Sorotan Utama
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap maraknya praktik pencurian ikan dan eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.
Menurut Presiden, praktik ilegal tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata terhadap kedaulatan nasional dan kesejahteraan nelayan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” kata Presiden.
Pernyataan ini menjadi relevan bagi daerah pesisir dan sentra maritim di Indonesia, termasuk wilayah Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu jalur perdagangan dan distribusi hasil laut nasional. Penguatan pengawasan laut dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nelayan serta keamanan rantai logistik nasional.
Data Ekspor Sawit dan Batu Bara Jadi Alarm Ekonomi
Presiden Prabowo juga membeberkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Indonesia disebut masih menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia.
Menurut data yang disampaikan Presiden:
Devisa ekspor kelapa sawit tahun 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun.
Ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun.
Indonesia juga menjadi eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi di dunia.
Meski demikian, Presiden menilai besarnya ekspor belum sepenuhnya memperkuat kapasitas fiskal negara.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Naik, Kelas Menengah Justru Turun
Salah satu bagian pidato yang paling menyita perhatian publik adalah ketika Presiden mempertanyakan paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Presiden menyebut ekonomi nasional tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun di sisi lain, jumlah masyarakat kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden di hadapan sidang paripurna.
Pernyataan tersebut memunculkan diskursus baru terkait kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, distribusi kekayaan, dan efektivitas kebijakan fiskal selama beberapa dekade terakhir.
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Tentukan Harga Sendiri
Tidak hanya soal kebocoran ekonomi, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya kedaulatan harga komoditas nasional.
Ia menilai Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga yang dikendalikan negara lain, terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang strategis lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tegas Presiden.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang saat ini terus diperkuat pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.(Ac)
Salah satu bagian pidato yang paling menyita perhatian publik adalah ketika Presiden mempertanyakan paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Presiden menyebut ekonomi nasional tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun di sisi lain, jumlah masyarakat kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden di hadapan sidang paripurna.
Pernyataan tersebut memunculkan diskursus baru terkait kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, distribusi kekayaan, dan efektivitas kebijakan fiskal selama beberapa dekade terakhir.
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Tentukan Harga Sendiri
Tidak hanya soal kebocoran ekonomi, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya kedaulatan harga komoditas nasional.
Ia menilai Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga yang dikendalikan negara lain, terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang strategis lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tegas Presiden.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang saat ini terus diperkuat pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.(Ac)
Sumber Resmi
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
