Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres
Jakarta - Pemerintah mulai mengarahkan reformasi besar pada pembiayaan ultra mikro. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program PNM Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Instruksi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal kuat perubahan arah keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi beban bunga kredit relatif tinggi.
Presiden Prabowo Soroti Ketimpangan Kredit Rakyat Kecil
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara kelompok ekonomi besar dan masyarakat kecil. Menurutnya, kondisi saat ini tidak mencerminkan semangat keadilan sosial.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga membandingkan bunga pinjaman yang diterima pengusaha besar dengan masyarakat kecil penerima pembiayaan ultra mikro.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan mendasar ekonomi kerakyatan, khususnya akses modal usaha bagi kelompok perempuan prasejahtera yang menjadi mayoritas nasabah PNM Mekaar.
PNM Mekaar Jadi Tumpuan Ekonomi Keluarga Prasejahtera
Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik Permodalan Nasional Madani selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen pembiayaan ultra mikro terbesar di Indonesia.
Skema ini menyasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan model pembiayaan kelompok tanpa agunan. Di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya dan kawasan penyangga ekonomi informal lainnya, program ini menjadi penopang usaha rumahan seperti warung, produksi makanan, hingga perdagangan kecil.
Penurunan bunga dinilai dapat memperbesar ruang keuntungan pelaku usaha kecil di tengah tekanan harga bahan baku dan perlambatan daya beli masyarakat.
Ekonom mikro menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas usaha ultra mikro apabila dibarengi pendampingan usaha dan penguatan literasi keuangan.
Deregulasi dan Perizinan Jadi Fokus Pemerintah
Selain penurunan bunga kredit, Presiden Prabowo juga menyoroti lambatnya proses perizinan usaha yang selama ini menjadi keluhan investor dan pelaku usaha nasional.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga memangkas hambatan birokrasi agar iklim investasi lebih kompetitif.
“Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” tegas Presiden.
Ia bahkan meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang tumpang tindih.
Langkah tersebut dinilai penting karena Indonesia masih menghadapi tantangan efisiensi regulasi dibanding negara-negara kompetitor di kawasan Asia Tenggara.
Dampak ke Pelaku UMKM dan Ekonomi Daerah
Di tingkat daerah, penurunan bunga PNM Mekaar diprediksi memberi efek langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro. Beban cicilan yang lebih ringan memungkinkan pelaku usaha memutar modal lebih cepat dan memperbesar kapasitas produksi.
Bagi wilayah urban padat seperti Surabaya dan kawasan ekonomi penyangga di Jawa Timur, kebijakan ini juga dinilai dapat membantu menjaga daya tahan ekonomi keluarga berbasis usaha informal.
Program ultra mikro selama ini menjadi salah satu bantalan ekonomi masyarakat kelas bawah ketika sektor formal mengalami perlambatan.
Analis ekonomi kerakyatan menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi teknis di lapangan, termasuk sinkronisasi lembaga pembiayaan, subsidi bunga, dan pengawasan distribusi kredit.
Pemerintah Klaim Reformasi Sistem Akan Terus Dilanjutkan
Menutup sambutannya, Presiden menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem ekonomi nasional demi menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” kata Presiden.
Pemerintah optimistis efisiensi anggaran dan reformasi regulasi mampu membuka ruang fiskal lebih besar untuk program kerakyatan dan penguatan sektor produktif nasional.(Ac)
Di tingkat daerah, penurunan bunga PNM Mekaar diprediksi memberi efek langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro. Beban cicilan yang lebih ringan memungkinkan pelaku usaha memutar modal lebih cepat dan memperbesar kapasitas produksi.
Bagi wilayah urban padat seperti Surabaya dan kawasan ekonomi penyangga di Jawa Timur, kebijakan ini juga dinilai dapat membantu menjaga daya tahan ekonomi keluarga berbasis usaha informal.
Program ultra mikro selama ini menjadi salah satu bantalan ekonomi masyarakat kelas bawah ketika sektor formal mengalami perlambatan.
Analis ekonomi kerakyatan menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi teknis di lapangan, termasuk sinkronisasi lembaga pembiayaan, subsidi bunga, dan pengawasan distribusi kredit.
Pemerintah Klaim Reformasi Sistem Akan Terus Dilanjutkan
Menutup sambutannya, Presiden menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem ekonomi nasional demi menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” kata Presiden.
Pemerintah optimistis efisiensi anggaran dan reformasi regulasi mampu membuka ruang fiskal lebih besar untuk program kerakyatan dan penguatan sektor produktif nasional.(Ac)
Sumber Resmi:
- BPMI Sekretariat Presiden RI
- Keterangan resmi Presiden RI di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 13 Mei 2026
- Data Program PNM Mekaar – PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
- Informasi Presiden Republik Indonesia – Sekretariat Presiden RI
