 |
| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Foto: BPMI Setpres |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan program hilirisasi industri, ketahanan energi, dan stabilitas kelistrikan nasional dalam pertemuan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan agenda industrialisasi nasional berjalan sesuai target sekaligus menjaga ketersediaan energi dan layanan listrik bagi masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah evaluasi program hilirisasi yang saat ini telah menunjukkan perkembangan signifikan.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi program hilirisasi. Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi salah satu tonggak penting dalam agenda hilirisasi mineral Indonesia.
Proyek tersebut dinilai strategis karena mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri.
Hilirisasi industri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur berbasis sumber daya alam.
Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan cadangan energi nasional berada dalam kondisi aman.
“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah terus memantau ketersediaan energi primer guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak pada sektor industri maupun kehidupan masyarakat.
Ketahanan energi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya kebutuhan energi domestik.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga membahas keberlangsungan pelayanan kelistrikan nasional. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik.
Bahlil menjelaskan, total konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” ujarnya.
Menurut Bahlil, secara kontraktual sebenarnya tidak terdapat persoalan mendasar terkait ketersediaan batu bara.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan enam, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” katanya.
Untuk memastikan layanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan berbagai instansi.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Tim tersebut terdiri atas unsur PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
Pembentukan tim tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan tata kelola pengadaan batu bara sekaligus mencegah terulangnya persoalan yang dapat mengganggu pelayanan kelistrikan nasional.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah yang terukur dan cepat.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujarnya.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal.
Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional, memperkuat daya saing industri, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia pada masa mendatang.(TJ/Ac)
