 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Foto: BPMI Setpres |
JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional melalui pengembangan sistem Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Perkembangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai diterima Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam laporannya kepada Presiden, Luhut mengungkapkan sekitar 80 persen sistem GovTech nasional telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
Menurut Luhut, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pembersihan dan validasi data secara lebih cepat serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan berbasis data.
"Semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI," kata Luhut.
Ia mencontohkan penerapan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu mempercepat proses verifikasi data dan penyelesaian sanggahan masyarakat dalam waktu singkat.
Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, sistem GovTech juga diproyeksikan mendukung perluasan basis pajak nasional melalui pendataan yang lebih akurat terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan seluruh sistem nantinya akan terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memetakan aktivitas ekonomi secara lebih komprehensif.
Saat ini terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Dengan basis data yang lebih lengkap, pemerintah dapat memperluas partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan secara bertahap melalui skema pajak final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.
Menurut Luhut, langkah tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen dalam jangka panjang.
Peningkatan rasio pajak dinilai akan berdampak langsung pada bertambahnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan program pelayanan publik.
Pengembangan GovTech nasional dilakukan dengan memanfaatkan berbagai ekosistem digital yang telah tersedia, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara.
Luhut menegaskan sistem tersebut dibangun oleh talenta digital Indonesia dengan pendekatan efisien sehingga tidak memerlukan pembangunan platform baru secara menyeluruh.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap implementasi nasional.
Menurut Luhut, salah satu daerah yang telah menunjukkan hasil positif adalah Banyuwangi.
"Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini," ujarnya.
Apabila implementasi di 42 daerah berjalan sesuai target, pemerintah berencana melakukan peluncuran nasional pada Oktober 2026. Seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan terhubung dalam satu sistem digital terpadu.
Selain GovTech, pemerintah juga tengah mempersiapkan penerapan digital single ID atau identitas digital tunggal yang ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun 2026.
Sistem identitas digital tersebut akan menjadi fondasi integrasi berbagai layanan pemerintah, termasuk program bantuan sosial (bansos) dan transfer tunai langsung kepada masyarakat.
Dengan dukungan AI, pemerintah dapat melakukan pemetaan penerima manfaat secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Luhut menyebut penggunaan identitas digital terpadu berpotensi mengurangi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja negara.
Ke depan, pemerintah juga mempertimbangkan pergeseran pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Melalui mekanisme transfer tunai langsung, bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office sebagai bagian dari strategi memperkuat daya tarik investasi Indonesia.
Inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor global sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional.
Bagi pemerintah, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin berbasis teknologi.
Luhut menegaskan transformasi digital yang sedang berlangsung merupakan langkah strategis menuju pemerintahan modern berbasis data.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu negara berpenduduk besar pertama di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan terintegrasi berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.
Dengan integrasi data lintas kementerian dan lembaga, seluruh proses pemerintahan dapat dipantau secara lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
"Sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," kata Luhut.
Pemerintah berharap percepatan GovTech berbasis AI dapat menjadi fondasi utama reformasi birokrasi, peningkatan penerimaan negara, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan ekosistem ekonomi digital nasional dalam beberapa tahun ke depan.(Ac)
Sumber Resmi
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden Republik Indonesia.
