Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan daerah.
SORONG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kesiapan Kantor Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, Rabu (22/4/2026), guna memastikan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut siap difungsikan dan mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat kesiapan fasilitas pemerintahan di Papua Barat Daya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendukung efektivitas layanan administrasi bagi masyarakat.Setibanya di lokasi, Wapres Gibran disambut oleh jajaran pemerintah daerah, di antaranya Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Kareth, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah mengenakan alat pelindung diri, Wapres menerima pemaparan teknis mengenai progres pembangunan dari Kepala Balai Cipta Karya, Corneles Sagrim.
 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan daerah. |
Dalam laporannya, Corneles menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Barat Daya telah dimulai sejak September 2024 dan kini memasuki tahap akhir pengerjaan.
Secara teknis, gedung kantor gubernur dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,73 hektare, dengan luas bangunan mencapai 6.928 meter persegi, serta kapasitas sekitar 357 pegawai. Sementara gedung DPR Papua Barat Daya memiliki kapasitas sekitar 266 orang, dan gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) mampu menampung sekitar 103 orang.
Selain pembangunan gedung utama, pemerintah juga tengah menyiapkan penataan kawasan terpadu yang meliputi pembangunan jalan internal kawasan, saluran drainase, serta Multi Utility Tunnel (MUT) atau jaringan utilitas bawah tanah.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas inti di kawasan pusat pemerintahan Papua Barat Daya dapat segera digunakan agar roda pemerintahan di provinsi baru ini berjalan efektif dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien.(Ac)
“Untuk kantor gubernur, DPR, dan MRP sudah rapi, tinggal tahap finishing dan perapihan. Secara umum sudah siap digunakan,” ujar Corneles.Menurutnya, pembangunan kantor pemerintahan tersebut merupakan kelanjutan dari program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur pemerintahan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya dimulai pada September 2024 yang ditandai groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin,” jelasnya.
 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan daerah. |
Selain pembangunan gedung utama, pemerintah juga tengah menyiapkan penataan kawasan terpadu yang meliputi pembangunan jalan internal kawasan, saluran drainase, serta Multi Utility Tunnel (MUT) atau jaringan utilitas bawah tanah.
“Semua jaringan utilitas nantinya melewati bawah tanah, sehingga tidak ada lagi kabel yang melintang di atas,” terang Corneles.Fasilitas dalam gedung juga dirancang lengkap untuk menunjang aktivitas pemerintahan daerah, termasuk ruang kerja gubernur dan wakil gubernur, ruang rapat pejabat eselon, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Di lantai tiga tersedia ruang kerja gubernur, wakil gubernur, ruang rapat eselon I dan II, hingga ruang tunggu gubernur,” tambahnya.Peninjauan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan sarana pemerintahan di Papua Barat Daya agar segera dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran infrastruktur pemerintahan yang memadai diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan daerah. |
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas inti di kawasan pusat pemerintahan Papua Barat Daya dapat segera digunakan agar roda pemerintahan di provinsi baru ini berjalan efektif dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien.(Ac)
