Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA, SidoarjoFile.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/4/2026), guna membahas kondisi ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sekaligus menyusun strategi antisipatif terhadap dampak konflik global dan perubahan ekonomi dunia.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi nasional saat ini masih berada dalam kondisi yang kuat, meski pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko eksternal.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global. Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Teddy dalam keterangan resminya.Selain memantau stabilitas ekonomi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skenario kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kondisi fiskal nasional tetap terkendali.
Menurut Teddy, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan telah memaparkan berbagai opsi kebijakan yang akan difokuskan pada penguatan ekonomi domestik melalui percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.
“Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech),” ungkap Teddy.Salah satu program konkret yang kini tengah dijalankan adalah uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” jelasnya.Langkah digitalisasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas belanja negara sekaligus mendukung efisiensi sistem perlindungan sosial nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya peluang strategis dari dinamika ekonomi global, terutama untuk menarik arus investasi dari kawasan Timur Tengah. Upaya itu akan didorong melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center, yang diproyeksikan menjadi salah satu motor penguatan daya saing investasi nasional.
“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” pungkas Teddy.Dengan kombinasi strategi menjaga daya beli, digitalisasi bantuan sosial, dan pembukaan peluang investasi baru, pemerintah berharap momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Sumber resmi pertemuan tersebut disampaikan oleh BPMI Sekretariat Presiden, sebagai bagian dari agenda penguatan kebijakan ekonomi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(Ac)
