 |
| Bupati DPD LIRA Banyuwangi, Drs. Joko Utomo Purniawan, M.Pd., mendorong agar peran Wakil Bupati Banyuwangi dapat ditingkatkan menjadi lebih strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, latar belakang Mujiono sebagai mantan pejabat di lingkungan dinas teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris Daerah, merupakan modal penting untuk memperkuat pengawasan serta percepatan program pembangunan. |
Sidoarjofile -BANYUWANGI | Sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah dan kebutuhan riil masyarakat menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Banyuwangi. Organisasi tersebut mendorong agar agenda turun ke bawah (turba) yang rutin dilakukan Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, M.T., bersama jajarannya, tidak sekadar menjadi kegiatan peninjauan, tetapi juga momentum untuk menyerap dan menindaklanjuti persoalan masyarakat secara konkret.
Bupati DPD LIRA Banyuwangi, Drs. Joko Utomo Purniawan, M.Pd., menilai, kegiatan turba perlu diarahkan pada upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat dari bawah (bottom-up).
Menurutnya, selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian (mismatch) antara program pemerintah dan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial, seperti pembagian bantuan sembako maupun penyerahan sertifikat, perlu diimbangi dengan penyelesaian persoalan mendasar, terutama infrastruktur jalan dan fasilitas publik.
“Program kerja lapangan harus benar-benar menjadi agenda belanja masalah. Artinya, pemerintah turun langsung untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial,” ujarnya.
Joko juga mendorong agar peran Wakil Bupati Banyuwangi dapat ditingkatkan menjadi lebih strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, latar belakang Mujiono sebagai mantan pejabat di lingkungan dinas teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris Daerah, merupakan modal penting untuk memperkuat pengawasan serta percepatan program pembangunan.
Dengan pengalaman birokrasi tersebut, Wakil Bupati dinilai memiliki pemahaman mengenai teknis penganggaran APBD, perencanaan, hingga estimasi pelaksanaan proyek fisik. Potensi itu diharapkan dapat dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas antara kepala daerah dan wakilnya.
Dalam skema tersebut, Bupati dapat berfokus pada kebijakan makro dan arah pembangunan daerah, sementara Wakil Bupati mengambil peran lebih intensif dalam mengawal implementasi program, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas teknis.
Namun, upaya mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Pemerintah desa, khususnya kepala desa, dinilai memiliki posisi strategis karena memahami secara langsung kondisi wilayah dan kebutuhan warganya.
Joko menegaskan, DPD LIRA Banyuwangi siap bersinergi dan mendukung langkah pemerintah daerah dalam membangun komunikasi serta koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Kami siap berada di garis terdepan untuk mendukung sinkronisasi pembangunan. Kuncinya adalah komunikasi dari atas harus berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat di bawah. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas publik lainnya bisa lebih cepat dituntaskan serta tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Joko menyarankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis melalui agenda belanja masalah secara sektoral.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerjunkan tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi langsung terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Selain itu, sinkronisasi penggunaan Dana Desa (DD) yang dikelola pemerintah desa dengan alokasi APBD Kabupaten Banyuwangi juga perlu diperjelas. Pemetaan kewenangan dan kebutuhan anggaran dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pembiayaan.
Melalui pola kolaborasi, keterbukaan, dan semangat gotong royong tersebut, intervensi pembangunan diharapkan lebih akurat, efisien, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi LIRA Banyuwangi, keberhasilan pembangunan bukan semata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.
