 |
| Bupati DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Banyuwangi, Drs. Joko Utomo Purniawan, M.Pd., |
BANYUWANGI – Kasus penangkapan salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi di Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional dan proporsional, sekaligus mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi segera menindaklanjuti persoalan tersebut dari aspek kode etik kelembagaan.
Bupati DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Banyuwangi, Drs. Joko Utomo Purniawan, M.Pd., menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Langkah tersebut juga harus sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
Ia menegaskan, penegakan hukum yang tegas sekaligus edukatif penting agar kasus tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memerangi narkotika. Adapun penerapan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku.
Selain proses hukum, perhatian juga perlu diarahkan pada tanggung jawab kelembagaan DPRD Banyuwangi. Badan Kehormatan (BK) DPRD diharapkan segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap anggotanya tidak hanya dituntut menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, norma, serta etika sebagai pejabat publik.
Karena itu, BK DPRD diharapkan tidak menunda-nunda penanganan persoalan tersebut. Langkah yang objektif dan sesuai mekanisme kelembagaan dinilai penting untuk menjaga kehormatan serta marwah lembaga legislatif di mata masyarakat.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya para pemilih, agar lebih cermat dalam menentukan calon wakil rakyat pada pemilihan umum mendatang. Rekam jejak, integritas, kapasitas, dan tanggung jawab moral perlu menjadi pertimbangan utama, bukan semata popularitas maupun kedekatan personal.
Sebab, memberikan suara dalam pemilu bukan sekadar memenuhi hak politik, melainkan juga menitipkan amanah untuk menentukan arah kebijakan publik. Pilihan terhadap seorang wakil rakyat membawa konsekuensi moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Joko Utomo berharap seluruh pihak dapat memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam menyikapi persoalan tersebut. Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan, mekanisme etik DPRD harus dijalankan secara objektif, sementara masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang.
“Besar harapan kami agar seluruh pihak saling memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat, demi kebaikan masyarakat Banyuwangi,” tegas Joko Utomo.
